Gus Lutfi : Pergunu DKI Jakarta Perjuangkan Status Guru KKI Yang Belum Tercover Pasca Program PPPK

Gus Lutfi : Pergunu DKI Jakarta Perjuangkan Status Guru KKI Yang Belum Tercover Pasca Program PPPK

PERGUNUJAKARTA.ORG – Sejak Pandemi Covid-19 melanda negara Indonesia, berbagai kegiatan dilaksanakan melalui virtual demi memutus rantai penularan. Begitu juga dengan audiensi yang di selenggarakan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Setda Provinsi DKI Jakarta dengan PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) DKI Jakarta terkait Guru Pendidikan Agama Islam di Provinsi DKI Jakarta.

Audiensi virtual dihadiri oleh BKD DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ketua TGUPP DKI Jakarta, Ketua Pergunu DKI Jakarta dan Guru guru KKI se DKI Jakarta yang dihadiri secara virtual, Jakarta (18/06/2021).

Ketua PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) DKI Jakarta, Lutfi Hakim Wahid mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan status guru agama kedepannya apakah akan diangkat menjadi PNS atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ditambah tidak adanya Formasi pengangkatan CPNS/PPPK tahun 2021 bagi Guru Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti pada satuan pendidikan Negeri yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“sampai saat ini belum ada kejelasan status guru agama islam kedepannya apakah akan diangkat menjadi PNS atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ditambah lagi tahun ini tidak ada formasi PPPK untuk guru agama islam”. Tutur Lutfi.

Berbagai persoalan dan tumpang-tindihnya kebijakan dari pihak Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Guru Pendidikan Agama pada sekolah Negeri menyebabkan Guru Agama tidak tersejahterakan. Sebagai contoh dalam hal penerbitan Nomor Unik Tenaga Kependidikan (NUPTK), Sertifikasi guru, Tunjangan Fungsional Guru, Pembuatan SK Inpassing serta pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG) dibawah naungan kementerian agama. Sementara terkait PPPK, SK Kontrak Guru Agama di Sekolah Negeri serta sistem penggajian dibawah dinas pendidikan.

“Guru Agama di DKI Jakarta juga belum mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan aturan keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep.150/MEN/1999 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Kerja Harian Lepas Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu, dan apakah masih ada status guru KKI setelah adanya program PPPK oleh pemerintah pusat itu menjadi persoalan”, Tegas Gus Lutfi.

Sementara itu Kepala BKD DKI Jakarta, yang diwakili oleh ibu Dieny mengatakan bahwa BKD DKI Jakarta tetap akan memperhatikan nasib status guru KKI yang belum lolos seleksi PPPK dan belum tercover formasi PPPK. Dan beliau menegaskan bahwa KKI masih akan tetap bekerja di tempatnya bekerja.

Hal yang sama disampaikan oleh Kabid PTK, Bapak Muhamad Roji beliau mengatakan bahwa para guru KKI tetap harus melakukan upaya mencerdaskan anak bangsa dengan prestasi yang gemilang. Dan peran Pergunu adalah bagaimana mempersiapkan Guru KKI agar lolos PPPK kedepan.

“Pergunu harus punya andil mempersiapkan guru-guru KKI dalam menghadapi PPPK kedepan”. Tuturnya. (Red)

Share this post