Wujudkan PPN-BJ Berkeadilan*

Wujudkan PPN-BJ Berkeadilan*

PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk pungutan Barang dan Jasa (PPN-BJ). Ada lagi PPnBM. Tapi analisis kita fokuskan dulu pada PPN-BJ.

Saat ini berbagai kalangan masyarakat terkejut dengan langkah Kemenkeu yang telah mengajukan draf revisi atas UU No.8 /1983 jo UU No.18/2000 jo UU No. 42/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PUK).

Ada 10 bidang yang selama ini dikategorikan PPN 0 %, dan dalam draf revisi tersebut sebagiannya diusulkan dikenakan pajak yaitu Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Jasa Pelayanan Sosial, Jasa Keuangan, Jasa Asuransi dan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko. (semuanya hajat hidup rakyat bawah).

Kami akan memberikan kritik dan solusi dalam pokok masalah ini.

CARA PANDANG PEMERINTAH cq KEMENKEU
Salah satu kaedah dalam Perpajakan di Indonesia adalah adil. Pemerintah berasumsi bahwa PPN-BJ yang ditetapkan selama ini tidak adil karena PPN 10 % untuk semua strata. Maka kemenkeu akan mengusulkan PPN-BJ Multitarif Task agar Si Kaya (SK) kewajiban pajaknya beda dengan Si Tidak Kaya (STK).

Diajukanlah draf revisi UU PPN-BJ untuk
1). BARANG: ada 13 Barang Kebutuhan Pokok, yaitu: Beras & Gabah, Jagung, Kedelai, Daging, Telur, Susu, Buah-buahan, Sayur-sayuran, Bumbu-bumbuan, Ubi-ubian, Sagu, Gula Konsumsi dan Garam Konsumsi;
2). JASA yaitu Pendidikan.

Sekali lagi niatnya adalah PPN-BJ yang adil atau multitarif task.

ANALISIS
1). Kritik sedahsyat apapun terhadap suatu kebijakan khususnya dibidang ekonomi, sulit akan ada perbaikan kaffah disebabkan dua hal:

  • Pondasi ekonomi bangsa kita sudah keliru sejak awal siapapun yang menjadi pemerintah, kecuali pondasinya yang diperbaiki. Dalam literatur Islam disebut akar (QS.14:24);
  • Ada gap yang signifikan antara makna ‘adil menurut Pemerintah dan makna ‘adil menurut Rakyat.

Imam Gazali (1058-1111 M) memberikan pendapatnya bahwa Tujuan Jual Beli adalah untuk mencari atau meningkatkan keuntungan (Ihya ‘Ulumudin, II:80), namun keuntungan itu dicari dari barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat (Ihya, II: 73). Dalam arti mencari keuntungan saja tidak boleh terlebih lagi dikenakan pajak.

Kita tahu bahwa niat pemerintah ini akan diterapkan pasca pandemi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan PPN-BJ 5 % bagi STK dan 25 % bagi STK (multitarif), namun rancangan ini harus diperbaiki, untuk STK tetap 0% dan bagi STK menjadi 30 %, maka pemerintah tercapai keinginannya, rakyat tetap stabil. Silahkan Kemenkeu dihitung ulang.

2). PPN pada bidang Pendidikan walaupun dikenakan 5 % justru akan menambah rasa ketidakadilan. Yang pasti akan terkena susah luar biasa adalah Lembaga Pendidikan NU (LP Ma’arif PBNU) yang jumlahnya mencapai 21.000 yang notabene ponpes2nya dihidupkan secara swadaya+proposal.

WUJUDKAN PPN-BJ BERKEADILAN
a). PPN bidang pendidikan dalam draf revisi tersebut ditetapkan 0 % , akan tetapi Lembaga Pendidikan bagi Si Kaya kami setuju untuk dinaikkan menjadi 30 %, dengan syarat sistem subsidi silang dari kenaikan 30 % itu 2,5 % diperuntukkan bagi Pendidikan Si Tidak Kaya
b). Pelaksanaanya akan sulit apabila Kemenkeu tidak punya data Lembaga pendidikan yang kategori SK dan STK, karena itu Kemenkeu berkeringatlah sedikit, ajak NU, Muhammadiyah dll memetakan berapa data Lembaga Pendidikan masuk kategori SK dan kategori STK.

Ini Format yang kami usulkan dalam draft revisi UU KUP yang saat ini sudah diajukan Kemenkeu, dengan demikian niat pemerintah tetap dapat tercapai dan rakyat tetap stabil, sehingga:
Pertama: Tidak ada kecurigaan rakyat bahwa pemerintah akan menerapkan kembali taktik berbahaya yakni ambil uang dari rakyat bawah (melalui strategi Release and Discharge);
kedua : Sebagai kehati-hatian kita akan peringatan Nabi Saw: Arriba tsalaatsatun wa sab’una baaban…pintu riba itu ada 73 pintu…(HR. Ibnu Majah dan Hakim dalam kitab Bulughul Maram). Karena Ar-riba asal maknanya adalah Az-ziyadah (pertambahan). Pertambahan yang seperti apa yang kita khawatirkan?

Nabi Saw bersabda: Laa Dharar walaa Dhiraar(jangan engkau berbuat mudharat pada dirimu dan kepada orang lain. (HR.Ibnu Majah dalam kitabul buyuu’ Al Wajiz).

Mengenai literasi ekonomi Islam ini pasti Kemenkeu sudah paham karena bu Menteri adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia.

Wallahu a’lam bishsowab

Jakarta, 12 Juni 2021.

*Oleh : Lalu Zulkifli (PW PERGUNU DKI JAKARTA)

Share this post